Diduga Kangkangi Aturan, Aktivis Batanghari Minta Batalkan Tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JURNALELITE.CO.ID, BATANGHARI – Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Batanghari minta kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Kegiatan rehabilitas ruang sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Jambi di dibatalkan. Diduga telah menyalahi aturan yang berlaku.

 

Menurut mereka, LSM KOMPITHAL dan LSM FRAK Batanghari, berdasarkan pengumuman tender tanggal 29 juni 2021 pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Batanghari di Dinas tersebut tentang persyaratan pada dokumen administrasi dan teknis tender di nilai bertentangan dengan Permen PU Nomor 14 tahun 2020 pasal 58 ayat 3b tentang penambahan persyaratan administrasi dan teknis pada tender.

 

” Yang mana PPK dalam menyusun kerangka acuan kerja menambah persyaratan peralatan yang mewajibkan harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut,” Ujar Usman, Ketuan LSM KOMPITHAL di Muara Bulian.

 

Kata Usman, yang berakibat Modul Dokumen Pelelangan (MDP) menambah persyaratan pada peralatan utama yang dibutuhkan dalam tender rehabilitas ruang kelas pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Batanghari.

 

” Menurut hemat kami tidak relavan dengan peraturan menteri tenaga kerja tersebut,” Tambahnya.

 

Sementara itu, Sesuai dengan Permen PU Nomor 14 tahun 2020 pasal 58 ayat 1 – 3, penambahan persyaratan dibolehkan dengan mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama dan pemerintah daerah yang membidangi jasa kontruksi dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, ( Permen PU Nomor 14 tahun 2020 pasal 58 ayat 3.b).

 

” Kami menduga adanya upaya persekongkolan sehingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat,” cetus Rahmat, Sekretaris LSM FRAK.

 

” Menurut peraturan menteri tenaga kerja nomor 8 tahun 202, kriteria pesawat angkat dan pesawat angkut tertuang jelas pada pasal 8 ayat 1. Kami minta dibatalkan tender proyek di dinas tersebut sesuai aturan,” Demikian Rahmat.

 

Diketahui tender di Dinas tersebut yang diduga telah mnyalahi aturan ada 13 paket, telah menyalahi aturan Pemen PU Nomor 14 tahun 2020 pasal 58.

%d blogger menyukai ini: