Disinyalir ‘ Dalang ‘ Larang Liputan, Pj Sekda Batanghari di Soalkan

JURNALELITE.CO.ID BATANGHARI – Terkait larangan sejumlah wartawan memasuki ruangan pola besar untuk meliput kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari dengan para OPD dan Camat se-Kabupaten setempat, disinyalir di dalangi oleh Pj Sekda Mulawarmansyah.

 

Namun ketika menjawab permasalahan tersebut Pj Sekda Kabupaten Batanghari malah berkilah, dengan sedikit gugup dirinya menyebut tidak pernah memberikan Intruksi larangan.

Padahal Kasat Pol PP mengaku dengan jujur mendapat perintah dari Pj Sekda Batanghari melalui Asisten I Hendri Jumiral.

 

Sementara itu Hendri Jumiral juga mengakui adanya perintah Pj Sekda pada Sabtu (27/02/2021) lalu, ketika Pemda Batanghari mendapat Kunjungan dari Gubernur Jambi di Rumdis Bupati Batanghari.

UU No. 40 /1999 menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. UU No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers.

Pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan, fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah

Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan peranannya:

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan
mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Ada pun Kemerdekaan pers diatur dalam:

Pasal 4 ayat (1) : Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,

Pasal 4 ayat (2) : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”

Larangan tersebut tentunya menjadi persoalan serius bagi Jurnalis yang dilarang ketika itu, hal ini secara resmi akan dilaporkan ke Penegak Hukum oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batanghari, Jambi.

 

” Insyallah besok pagi kita akan pelajari terlebih dahulu, jika Pj Sekda Batanghari melanggar Undang – undang PERS atas nama Organisasi kita buat laporan resmi,” Ujar Supan Sopian SE. Senin malam (01/03/2021).

Dikatakan Sopian, jika hal ini dikaitkan dengan UU PERS No. 40 Tahun 1999, pasal 18 ada unsur telah menghalangi dan menghambat tugas wartawan dengan sengaja.

” Besok kita akan berdiskusi dahulu dengan penasehat hukum IWO setelah itu baru kita ambil keputusan.” Tutupnya.

%d blogger menyukai ini: