Kasus Bos PT PIS Masuk Tahap Dua di Kejari Jambi

JURNALELITE.CO.ID,KOTAJAMBI – Hari ini Kamis, (21/1) bertempat di Kejaksaan Negeri Jambi, yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Jambi telah dilaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II, Red) Perkara Tindak Pidana Perpajakan dari Penyidik PNS Kanwil Direktorat Jendral Pajak Sumbar Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi.

 

Kasus ini bermula pada bulan mei 2018 lalu, ketika Tersangka Andi Veryanto, (43), Menjabat sebagai Direktur PT. PIS, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan BBM solar Bersubsidi, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

 

Namun setelah dilakukan penyidikan terhadap SPT tersebut isinya tidak benar dan tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugikan pada Pendapatan Negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 2,5 miliar lebih.

 

Diketahui Tersangka melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d. dan Pasal 39 A huruf a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

“Jaksa yang ditunjuk menangani kasus ini adalah gabungan dari Jaksa Kejati Jambi dan Kejari Jambi. Tahapan setelah Tahap II ini Tim JPU akan segera memformulasikan surat dakwaan guna dilimpah ke Pengadilan Negeri Jambi, maksimal 20 hari kedepan ” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jambi, Lexy Fatharany, Kamis (21/1).

 

Atas perbuatan tersangka yang menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp. 2.5 Miliar lebih, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, serta denda paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

 

Mahanto aminanto, kepala bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen dan penyidikan (Kabid PPIP) Kanwil DJP Sumbar Jambi yang di dampingi oleh Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura berharap agar tidak ada lagi pihak-pihak di wilayah kanwil DJP Sumbar Jambi yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.

 

” Kami senantiasa terus bekerja dengan lembaga penegak hukum, untuk menindak pelanggaran di bidang perpajakan, dan saya berharap tidak ada lagi yang melakukan tindakan pelanggaran pidana di bidang pajak.” Harap Mahanto

 

Menurut Mahanto setiap tindakan pidana perpajakan akan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di indonesia, dan pihaknya akan terus bersinergi dengan lembaga penegak hukum di jambi.

%d blogger menyukai ini: